Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

 

UMUM

Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang membina kaum muda menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudi pekerti serta memiliki keterampilan hidup. Salah satu tugas Gerakan Pramuka adalah menyiapkan kader-kader  yang memiliki wawasan kebangsaan luas, memiliki semangat dan jiwa bela negara serta tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Krisis multimedimensi dan globalisasi memunculkan berbagai masalah dikalangan kaum muda dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan kaum muda tidak hanya terjadi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga terjadi pada pembentukan watak kepribadian. Semakin meningkatnya jumlah anak putus sekolah, pergaulan bebas, perkelahian, tawuran, aborsi yang berdampak pada krisis menurunnya nilai-nilai, akhlak, mental dan moral dimasyarakat, menambah lengkapnya permasalahan kaum muda. Sementara itu dalam satu decade terakhir Gerakan Pramuka mengalami kemunduran dalam eksistensi dan kinerja serta mulai berkurangnya minat para pelajar dan mahasiswa untuk aktif dalam Gerakan Pramuka.

Hal-hal tersebut terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan gambaran tantangan global dalam negara yang menyebabkan kaum muda perlu pembinaan untuk dapat menghadapi hidup. Kondisi masyarakat kaum muda harus dibenahi. Sejarah telah mencatat bahwa Gerakan Pramuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi masalah kaum muda.

 

TUJUAN

Rencana Strategik Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau 2016-2021 ini disusun untuk dijadikan dasar bagi penyusunan program/kegiatan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang Tahunan (Rencana Kerja Tahunan).

 

DASAR

  1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Gerakan Pramuka;
  3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 09/Munas/2013 tentang Arah kebijakan Gerakan Pramuka tahun 2014-2034;
  4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 141 Tahun 1999 Tentang Sistem Perencanaan, pemrograman, dan Penganggaran Gerakan Pramuka;
  5. Renstra Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 2014-2019.

 

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

 

VISI GERAKAN PRAMUKA

Tantangan utama yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang turut berperan dalam pendidikan kaum muda Indonesia adalah bagaimana menempatkan organisasi dan kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan yang menarik dalam kehidupan kaum muda.

Melalui kegiatan Gerakan Pramuka diharapkan karakter dan kepribadian kaum muda dapat dibina dan dikembangkan guna turut serta dalam pembangunan nasional, dalam hal ini Gerakan Pramuka menjadi wadah pembentukan karakter dan kepribadian kaum muda. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Visi Gerakan Pramuka yaitu :

“ GERAKAN PRAMUKA MENJADI PILIHAN UTAMA BAGI PEMBENTUKAN KARAKTER KAUM MUDA”

 

MISI GERAKAN PRAMUKA

Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memberikan peran dan kontribusinya kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Misi Gerakan Pramuka sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Gerakan Pramuka yang mandiri dan bermutu.
  2. Memantapkan sistem pendidikan Gerakan Pramuka yang menanamkan nilai-nilai kepramukaan bagi kaum muda.

 

TUJUAN GERAKAN PRAMUKA

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

 

STRATEGI

Strategi Dasar pengembangan Gerakan Pramuka yaitu:

  1. Pemberdayaan gugusdepan berbasis satuan pendidikandan satuan karya pramuka;
  2. Penerapan sistem pembinaan anggota dewasa secara konsisten dan kosekuen;
  3. Implementasi yang konsisten dan konsekuen dari peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan organisasi;
  4. Peningkatan manajemen sumber daya;
  5. Peningkatan usaha dana dan pengelolaannya;
  6. Peningkatan citra Kwartir Daerah Gerakan Pramuka melalui kehumasan dan pengabdian masyarakat;
  7. Memperkuat posisi Gerakan Pramuka dalam organisasi kepramukaan Indonesia.

 

SASARAN

Berdasarkan strategi, maka dikembangkan sasaran strategi sebagai berikut:

  1. Meningkatnya kualitas peserta didik dengan meningkatkan kualitas pembina;
  2. Meningkatnya peran kepala sekolah dan orang tua pada tiap gudep;
  3. Melengkapi sarana dan prasarana gudep dan kwartir;
  4. Meningkatnya pembinaan Satuan Karya (Saka);
  5. Meningkatnya kompetensi pembina dan pelatih pembina pramuka dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  6. Meningkatnya peran dan fungsi Mabi di Kwartir dan Satuan;
  7. Meningkatnya peran dan fungsi Andalan Kwartir;
  8. Tercipta dan terbinanya kerjasama sinergis antara Gerakan Pramuka dengan berbagai instansi pemerintah (Dispora, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Instansi terkait lainnya);
  9. Pengembangan pengelolaan kegiatan usaha untuk mendukung pendanaan kegiatan kepramukaan.

 

BAB III

PENILAIAN KEADAAN

 

KEKUATAN

  1. Secara umum masyarakat dan pemerintah masih menilai Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam ikut mendidik dan membina kaum muda Indonesia;
  2. Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menjadi dasar kuat bagi Gerakan pramuka dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga pendidikan nonformal, baik secara internal maupun eksternal;
  3. Petunjuk penyelenggaraan yang telah dimutakhirkan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masa kini. Dengan adanya Jukran ini lebih dapat mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan dan pengelolaan organisasi;
  4. Prinsip dasar dan metode kepramukaan yang merupakan pilar utama pendidikan kepramukaan;
  5. Anggota Gerakan Pramuka secara kuantitas cukup memadai. Jumlah anggota Gerakan Pramuka berdasarkan pendataan yang diterima oleh Kwartir Daerah terhimpun angka angka sebagai berikut :

 

  1. Anggota Muda
Siaga Pa : 22.365 Siaga Pi : 21.987
Penggalang Pa : 18.438 Penggalang Pi : 17.493
Penegak Pa :   7.280 Penegak Pi :   7.469
Pandega Pa :      560 Pandega Pi :      560
Jumlah : 48.643 Jumlah : 47.509

 

  1. Anggota Dewasa
Pembina Pa :   1.743 Pembina Pi :   3.171
Pelatih Pa :      203 Pelatih Pi :        77
Andalan Pa :      792 Andalan Pi :      360
Mabi Pa :      175 Mabi Pi :      100
Pinsaka Pa :      581 Pinsaka Pi :      224
Staf Kwartir Pa :        11 Staf Kwartir Pi :        11
Jumlah : 48.643 Jumlah : 47.509
Jumlah Putra : 52.148 Jumlah Putri : 51.452
Jumlah Keseluruhan : 103.600

 

  1. Perhatian dan dukungan pemerintah daerah.

 

KELEMAHAN

  1. Menjadi pembina pramuka hanya berdasarkan SK Kepala Sekolah tidak berdasarkan kompetensi;
  2. Jumlah pembina, pelatih dan peserta didik tidak proporsional dan belum merata di setiap Kwartir Cabang;
  3. Masih ada Kwartir Cabang belum memiliki kantor dan staf kwartir serta umumnya Kwartir Ranting tidak memiliki alamat yang jelas;
  4. Berkurangnya kepedulian sosial dan meningkatnya jiwa matrealistis dikalangan Pengurus, Pembina dan Pelatih;
  5. Kompetensi Pembina dan pelatih masih belum maksimal;
  6. Fungsi Majelis Pembimbing (Mabi) belum maksimal;
  7. Posisi Kepulauan Riau yang 96% lautan, pulau-pulaunya tersebar pada lokasi yang sulit dijangkau.
  8. Kegiatan Kepramukaan diikat oleh aturan dan norma-norma, sehingga banyak anak-anak sekarang yang tidak suka terkekang.

 

PELUANG

  1. Dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah sudah memadai;
  2. Sudah memiliki dasar hukum yang kuat berupa UU Gerakan Pramuka;
  3. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan masih cukup besar;
  4. Kegiatan kepramukaan masih diminati oleh sebagian kaum muda;
  5. Perkembangan teknologi informasi.

 

ANCAMAN

  1. Penurunan nilai-nilai kejuangan dan rasa nasionalisme dikalangan anggota muda;
  2. Meningkatnya kegiatan Kepramukaan diluar petunjuk pelaksanaan dari Kwartir Nasional;
  3. Organisasi lain menawarkan kegiatan alam terbuka yang lebih menarik;
  4. Adanya organisasi lain yang menyelenggarakan kegiatan menyerupai kegiatan kepramukaan;

 

 BAB IV

PROGRAM KERJA

  1. BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN

 

Arah Kebijakan Umum

Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian, Pengembangan, dan Keuangan diarahkan untuk pengembangan organisasi Gerakan Pramuka sesuai kebutuhan zaman dan sesuai kebutuhan generasi muda. Mengarahkan pada setiap bidang untuk menciptakan kegiatan menarik kepada generasi muda sehingga berguna bagi bangsa dan negara. Dengan adanyanya penelitian, pengembangan dan evaluasi, maka pihak-pihak luar dari organisasi dapat dengan mudah mengakses jumlah anggota kepramukaan berdasarkan golongan, jenjang pendidikan kepramukaan, anggota muda dan anggota dewasa.

Sasaran

  1. Rencana strategis dan rencana kerja 5 tahun serta rencana kegiatan disusun secara berkala atau setiap tahunnya melalui rapat kerja Daerah;
  2. Melakukan penelitian keanggotaan Peserta Didik, Pembina, Pelatih, Instruktur, dan Pamong Saka;
  3. Monev perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;

Program Prioritas

  1. Penyusunan Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan;
  2. Melaksanakan akreditasi Gudep;
  3. Penelitian peran Majelis Pembimbing disetiap Kwarcab;
  4. Menghadiri undangan dan kegiatan di Kwartir Cabang
  5. Kursus pengelola Kwartir dan pengelola keuangan;
  6. Penyusun master plan Bumi Perkemahan;
  7. Rapat kerja Kwartir Daerah tiap tahun;
  8. Rapat kerja Pimpinan Saka tiap 2 x setahun;
  9. Rapat kerja Sako tiap 2 x setahun.

 

  1. BIDANG PEMBINAAN ANGGOTA MUDA

Arah Kebijakan Umum

Pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang menarik, menantang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan peserta didik serta situasi kondisi, bermanfaat dantaat azas yang berdampak positif terhadap peningkatan semangat bela negara dan patriot pembangunan dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Sistem Among dan Metode Kepramukaan.

Sasaran

  1. Jumlah peserta Didik yang mendapatkan TKU, TKK semakin meningkat minimal 40% dari seluruh anggota pramuka di gugusdepan;
  2. Peserta didik telah mencapai tingkatan Pramuka Garuda minimal 5 % dari jumlah yang ada;
  3. Kegiatan kepramukaan menarik, menantang dan bermanfaat, diminati oleh peserta didik serta efisien penyelenggaraannya;
  4. Gugus depan berfungsi secara optimal;
  5. Pembinaan satuan karya pramuka (Saka).

Program Prioritas

  1. Melaksanakan latihan rutin anggota pramuka S/G/T di gugus dpean minimal 1 kali dalam seminggu;
  2. Penerapan Jukran Pramuka Garuda di setiap Gugus Depan melalui Kwartir Cabang;
  3. Memlaksanakan kegiatan dialam terbuka untuk semua golongan peserta didik;
  4. Membina dan mendorong kegiatan DKD sebagai Kader Bangsa.

 

  1. BIDANG PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA

Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembinaan Anggota Dewasa diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas anggota dewasa disegala fungsi dan tugasnya, terutama tenaga pendidik seperti pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong saka, instruktur saka yang berkualitas serta didukung dengan sistem administrasi yang handal.

Para anggota dewasa dibekali kemampuan manajerial dan teknis Kepramukaan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penyebarannya merata disetiap Kwartir Cabang sehingga dapat menggerakkan roda organisasi yang memberi semangat dan motivasi untuk mencapai sasaran Strategik Gerakan Pramuka.

 

Sasaran

  1. Terwujudnya pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong saka dan intruktur saka yang berkualitas;
  2. Majelis pembimbing dan andalan kwartir yang berperan dan berfungsi optimal;
  3. Tenaga Pramuka profesional tersedia secara memadai;
  4. Prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan sistem among serta administrasi kursus diterapkan secara efektif.

Program Prioritas

  1. Menata kembali rencana kebutuhan Pembina Pramuka Mahir dan Pelatih Pembina Pramuka;
  2. Pelaksanaan KMD 7 Kwartir Cabang x 5 tahun sebanyak 35 Angkatan, KML 7 Kwartir Cabang x 2 tahun sebanyak 14 angkatan, KPD 3 angkatan, KPL 1 angkatan, Orientasi Mabi 2 angkatan dan Karang Pamitran 2 angkatan;
  3. Melaksanakan beberapa kegiatan dan khursus-kursus bagi anggota dewasa.

 

  1. BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM

Arah Kebijakan Umum

Organisasi dan hukum dalam Gerakan Pramuka merupakan salah satufaktor terpenting dalam mendukung keberhasilan dan tercapainya tujuan Gerakan Pramuka.

Bidang organisasi dan hukum diarahkan pada peningkatan kinerja pengelola organisasi dan penerapansistem administrasi kwartir sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Kwartir Nasional. Kebijakan ini juga diarahkan pada upaya memberikan dukungan management kepada Kwartir Cabang, Kwartir Ranting dan Gugusdepan Gerakan Pramuka sehingga mampu tumbuh sebagai organisasi yang dinamis dan modern serta taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan Keputusan Kwartir Nasional.

Sasaran

  1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diseluruh jajaran Gerakan Pramuka melalui pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat dan instansi pemerintah;
  2. Meningkatnya peran, fungsi pengurus Kwartir dan pemberdayaan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.

Program Prioritas

  1. Melaksanakan sosialisasi dan pedoman Gerakan Pramuka ke Kwartir Cabang;
  2. Menyelenggarakan sistem pemberian tanda kehormatan 100 orang pertahun;
  3. Menyelenggarakan/ pembinaan pembinaan Musyawarah Cabang di 7 Kwartir cabang;
  4. Menerapkan Jukran;
  5. Penilaian Kwartir Cabang tergiat di 7 Kwartir cabang (5x)

 

  1. BIDANG USAHA DANA, SARANA DAN PRASARANA

Arah Kebijakan Umum

Ketersediaan dana bagi suatu organisasi adalah suatu hal yamg mutlak, guna menunjang pelaksanaan gerak organisasi tersebut.

Bidang usaha keuangan, sarana dan prasarana ini diarahkan pada upaya pencapaian kemandirian dan mendukung pendanaan kegiatan kepramukaan, melalui kegiatan usaha perkoperasian dan pemanfaatan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah dan bantuan dari masyarakat sertapengusaha yang tidak mengikat.

Sasaran

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan kepramukaan;
  2. Tersedianya dukungandana dari pemerintah untuk kegiatan kepramukaan, melalui APBD;

Program Prioritas

  1. Perluasan Bumi Perkemahan Kwarda;
  2. Penyusunan master plan bumi perkemahan dan perlengkapan sarana dan prasarana;
  3. Pengawasan aset Kwarda;
  4. Mengajukan penambahan kendaraan Kwartir Daerah kantor, alat pendidik dan perkemahan.

 

  1. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (ABDIMAS DAN HUMAS)

Arah Kebijakan Umum

Hubungan masyarakat dan pengabdian masyarakat gerakan pramuka merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dan ketahanan serta kelanjutan hidup Gerakan Pramuka, sebagai wadah organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang memerlukan dukungan masyarakat.

Kebijakan Abdimas dan Humas diarahkan pada peningkatan citra dan pengakuan masyarakat  pada peran Gerakan Pramuka sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kontribusi pada pendidikan kaum muda, juga diarahkan pada peningkatan kepedulian Gerakan Pramuka kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pramuka peduli yang dikemas secara menarik dan dapat dirasakan langsung manfaatnya  oleh masyarakat.

 

Sasaran

  1. Peningkatan citra dilingkungan internal dan eksternal dengan memantapkan infrastruktur disemua jajaran Kwartir, serta memberdayakan gugus depan dan semua anggota Gerakan Pramuka dalam kaitan dengan kehumasan dan pengabdian masyarakat;
  2. Menjadikan pribadi anggota gerakan Pramuka yang peduli dan tanggap terhadap lingkungan dengan melakukan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, penaggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.

 

Program Prioritas

  1. Penghijauan dilahan perkemahan menambah, RTH bagi Daerah;
  2. Membantu masyarakat terkena bencana;
  3. Bumbung kemanusiaan;
  4. Pengadaan infrastruktur kehumasan;
  5. Publikasi dan dokumentasi untuk meningkatkan citra Gerakan Pramuka;
  6. Mengikuti kegiatan-kegiatan Nasional/ Internasional.

 

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategik (Renstra) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau tahun 2016-2021 ini dibuat dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan Kegiatan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau pada forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Pemahaman dan pengertian atas Renstra ini akan mendorong semua pihak untuk sadar akan kekuatan, kelemahan yang dimiliki serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memajukan Gerakan Pramuka Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam membina Generasi Muda Kepulauan Riau.

 

2017 Kwartir Daerah Kepulauan Riau